Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umra. Hal ini guna memastikan kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Hal ini disampaikan Gus Irfan, saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat. Menurut dia, pengesahan RUU ini penting untuk menyesuaikan dengan jadwal baru dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan proses kontrak layanan dimulai pada Agustus 2025.
“BP Haji terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M sesuai schedule dari pemerintah Arab Saudi, yaitu pada Agustus sudah mulai berkontrak,” ujar Gus Irfan dalam siaran persnya, Selasa (22/7/2025).
Irfan menekankan, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kebijakan dan tahapan baru yang ditetapkan Arab Saudi, termasuk timeline teknis pelaksanaan haji.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” kata dia.
Gus Irfan menjelaskan, lembaganya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan jamaah haji Indonesia seiring dengan peralihan wewenang penyelenggaraan haji ke BP Haji pada 2026 mendatang.
Dia pun mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Menurut dia, sinergi antara BP Haji dan institusi pendidikan tinggi sangat diperlukan, baik dalam bidang riset, pelatihan, maupun inovasi pelayanan.
“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” kata Gus Irfan. (Ym)
Leave a Reply