Umrah Mandiri Perlu Regulasi Khusus

Pemerintah telah melegalkan umrah mandiri berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran ibadah haji dan umrah.
Menyikapi hal itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menegaskan perlunya definisi umrah mandiri dalam UU tersebut.

“Secara konstruksi undang-undang umrah mandiri sendiri ini kan tidak ada penjelasannya,” katanya pada Jumat (31/10/2025).

Dalam undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, harusnya didefinisikan seperti apa. “Jadi umrah mandiri itu adalah umrah yang misalnya diurus sendiri, tidak diurusin orang lain yang membantu,” katanya.

Katakanlah, lanjut Mustolih, yang dikhawatirkan asosiasi travel ini ada praktik-praktik orang yang bukan travel kemudian mengonsolidasi, memobilisasi atau kemudian menggalang mereka-mereka yang menggunakan umrah mandiri.

“Padahal kalau praktik ini dilakukan oleh travel harus ada izin, harus ada akreditasi, harus ada kantornya,” ujarnya. Nanti jika ada praktik-praktik demikian, ia mempertanyakan pengawasannya Ini yang harus dibuat sistem.

“Kemenhaj nanti harus membuat sistem yang baik dan berikutnya adalah kan ada yang bilang nanti kita atur di aturan turunannya,” lanjutnya.

Ia juga mempertanyakan, jika umrah mandiri itu hubungan antara calon jamaah umrah dengan aplikator atau e-commerce, seperti Nusuk, Itu kan entitas luar, entitas asing.

“Nah bagaimana ketika terjadi one prestasi. Bagaimana melindungi jamaah umrah ini. Karena negara kan tidak bisa tercampur, karena ini business to customer, business to customer begitu ya,” katanya.

“Sehingga ini adalah urusan keperdataan yang kemudian perlu mengatur mekanismenya bagaimana perlindungan negara, bagaimana karena ini kan cross border,” lanjutnya.

Artinya, urusan kegiatan komersial yang menyangkut lintas negara, baik dengan nusuk yang dikelola Saudi ataupun aplikator yang dikelola Saudi atau negara lain, tentu harus ada regulasi yang jelas.

“Nah ini saya kira perlu ada Hal-hal yang dikonkretkan lagi,” katanya.

Oleh karena itu, ia mendorong supaya kegelisahan Travel ini juga mesti dijawab dan direspons oleh Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RU melalui forum duduk bersama. (Ym)