Catat! Barang Kiriman Jemaah Haji di Atas Rp24,5 Juta Bakal Bea Masuk

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan barang kiriman jemaah haji yang nilainya melebihi USD 1.500 atau setara dengan Rp 24,5 juta (kurs Rp 16.326 per Dolar AS) akan dikenakan bea masuk.

Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu, Chotibul Umam mengatakan aturan barang kiriman tersebut berlaku mulai 5 Maret 2025.

Dia menekankan, barang kiriman jemaah haji yang diimpor untuk dipakai dan diberitahukan dengan consignment note (CN) diberikan pembebasan bea masuk dengan syarat total nilai pabean per pengiriman maksimal USD 1.500.

“Selain itu, pengiriman hanya diperbolehkan paling banyak dua kali dalam satu musim haji,” katanya dalam media briefing di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa (25/2/2025).

Selain bebas bea masuk, barang kiriman jemaah haji yang memenuhi ketentuan ini juga tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Serta dikecualikan dari bea masuk tambahan dan pajak penghasilan (PPh).

Namun, jika jumlah pengiriman melebihi batas yang ditentukan, maka akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen serta PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, barang tersebut tetap dikecualikan dari pengenaan bea masuk antidumping dan PPh.

“Jadi kalau nilainya lebih dari USD 1.500 atau lebih dari dua kali pengiriman, dipungut bea masuk 7,5 persen,” kata Chotibul.

Dalam regulasi tersebut, jemaah haji yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara resmi untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Barang kiriman yang dikirim oleh jemaah haji harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk hanya boleh dikirim pada musim haji yang bersangkutan. CN dapat disampaikan paling cepat setelah keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama dan paling lambat 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir di musim haji tersebut.

Dari segi pengemasan, Bea Cukai menetapkan barang harus dikemas dalam satu kemasan per pengiriman dengan ukuran maksimal panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan pengiriman barang tetap efisien serta mudah diawasi oleh pihak kepabeanan. (Ym)